Salah satu kunci keberhasilan atau efektivitas dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah apabila penegakan hukum di bidang lingkungan hidup berlangsung secara kuat dan serta berlaku kepada siapa saja.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

“Kami ingin menyerukan kepada Kementerian LHK untuk bekerja keras, agar peningkatan kualitas penegakan hukum dapat terus meningkat,” ucap Bara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Bara menyampaikan bahwa Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah mencoba bekerja keras untuk terus meningkatkan kualitas penegakan lingkungan hidup.

Meski kenyataan di lapangan masih terjadi masalah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang seringkali menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitarnya, baik yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun oleh penduduk yang tinggal di sekitar lokasi tambang.

“Oleh karenanya, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan penegakan hukum, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan. Saat ini Kementerian LHK memang sudah melakukan banyak hal, seperti mengajak masyarakat untuk meninggalkan penggunaan mercuri,” ujarnya.

Penggunaan mercuri sudah ditinggalkan oleh penambang-penambang rakyat, namun memang harus diberikan alternatif lain terkait hal-hal apa yang dianjurkan untuk dapat digunakan oleh para penambang

“Di abad dua puluh satu ini, sebagai bangsa yang beradab kita punya komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara global. Melihat ekosistem dan kekayaan hutan kita yang luas, maka kita punya andil besar terhadap usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara global dan secara nasional,” tandasnya.

Menurut Bara, penegakan hukum menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan bersama. “Masalah penegakan hukum bukan pada regulasi, masalahnya adalah pada kekurangan personal,” pungkasnya. (dep/sc)